Anggota DPR RI Guspardi Gaus Dukung Pembentukan Provinsi Papua Selatan

- Rabu, 30 Oktober 2019 | 19:14 WIB
IMG20191030120830
IMG20191030120830

  Jakarta,- Anggota DPR RI Komisi II, Guspardi Gaus, mendukung pembentukan Provinsi Papua Selatan demi alasan mempercepat pembangunan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. ‘’Saya sebagai Anggota DPR RI Komisi II merespon positif. Walaupun secara umum moratorium, tapi khusus Papua wilayahnya sangat luas, dan ada keinginan pemerintah untuk meratakan pembangunan. Dengan adanya pemekaran tentu akan lebih leluasa, lebih cepat, tadinya hanya dua provinsi, sekarang jadi tiga, Papua Selatan. Saya sangat mendukung kalau tujuannya untuk keadilan masyarakat,’’ ujar Guspardi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Mantan Wakil Ketua DPW PAN Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai, akar konflik dan gesekan sosial di Papua bukan sebab ingin merdeka. Tapi masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Terlebih banyak sekali berita hoaks yang beredar di dunia maya terkait Papua. Menurut Guspardi, untuk mengatasinya, pemerintah harus membuktikan program pembangunan di Bumi Cenderawasih berhasil, merata, dan nyata, serta tidak memakai pendekatan politik ‘belah bambu.’ Hanya dengan keadilan sosial yang merata, citra pemerintah akan menjadi berwibawa di depan rakyatnya. ‘’Sebetulnya akar masalah Papua terletak pada persoalan keadilan dan pemerataan pembangunan. Itu yang paling penting kalau meredam (konflik), bukan hanya di Papua, di mana-mana juga itu (caranya). Kita berharap pada pemerintah menegakkan hukum. Jangan ibaratnya seperti politik ‘belah bambu.’ Jadi supaya pemerintah itu berwibawa. Dan terpenting sesuai sila-sila pancasila, taat asas, taat hukum, kemudian adanya pemerataan, asas keadilan. (Zaman) ini kan terang benderang, WhatsApp, media sosial, apa apa kan tidak bisa dihambat (sekarang ini). Artinya pemerintah ini sangat mudah dan gampang dipantau oleh semua orang, apakah itu hoaks atau tidak, yang jelas terapinya adalah bagaimana pemerintah bisa me-manage pemerintahan ini, masyarakat ini, negara ini, penegakan hukumnya sesuai dengan aturan-aturan dan bagaimana asas keadilan itu terwujud,’’ kata Wakil Ketua ICMI Orwil Sumbar ini. Guspardi menjelaskan, DPR RI dan Pemerintah (presiden) berkomitmen menerapkan pemberhentian sementara, atau moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Namun untuk wilayah yang mendesak, seperti Papua yang daerahnya sangat luas, pemekaran wilayah bisa dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan kebutuhan nyata di lapangan. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi Bumi Cenderawasih berkali-kali. Artinya pemerintah sudah tahu betul kebutuhan wilayah Papua untuk dimekarkan supaya pelayanan pemerintah makin maksimal. Kesepakatan moratorium bisa ditinjau apabila ada alasan rasional dan mendesak untuk pemekaran. ‘’Ini (pemekaran) emergency. Kalau ini permintaan dari pemerintah atau presiden dengan berbagai alasan. Moratorium itu kan komitmen pemerintah dengan DPR RI. Bahwa dihentikan sementara pemekaran untuk kabupaten/kota dan provinsi, itu kan kesepakatan. Kesepakatan itu bisa saja diubah berdasarkan permintaan apakah dari DPR RI, pemerintah, dengan berbagai pertimbangan," katanya "Kalau seandainya pertimbangan yang diajukan pemerintah itu sesuatu yang rasional, termasuk bisa diterima oleh DPR, bisa diberi peluang untuk ada pemekaran Provinsi Papua Selatan. Itu kan permintaan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Jokowi datang ke situ, kemudian ada permintaan, kemudian ada kajian-kajian yang lain, ini yang disampaikan ke DPR RI. Kalau seandainya DPR RI menyatakan bisa menerima, tentu ini bagian dari solusi untuk melakukan pemekaran. Kalau DPR RI tidak melihat itu, DPR tetap bisa pada komitmen yang ada. Artinya bukan hanya Papua saja yang diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran, tetapi kabupaten, kota, provinsi lainnya pun bisa saja dibuka kran untuk melakukan pemekaran, artinya moratorium itu bisa saja dibatalkan, tergantung kesepakatan di antara dua lembaga, pemerintah dan DPR RI,’’ tambah Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar 2011-2016 ini. (M. Muallimin, KP02) Bagikan kabar ini melalui:

Editor: Redaksi Kabar Prioritas

Terkini

X